Artikel

Banjir rob memerlukan pencegahan dan penanganan yang serius

Banjir rob kembali menggenangi pantai Jakarta utara Kamis (5/11). Kali ini permukiman nelayan di kawasan Marunda terendam banjir rob setinggi 60-80 sentimeter dan merendam 500 rumah. Banjir ini telah berlangsung sejak 2007 dan hingga saat ini penanganan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang.

Menanggapi fenomena ini, Abdul Halim selaku koordinator program KIARA menuturkan bahwa pemerintah perlu lebih berpihak kepada nelayan.  Menurut Abdul, selama ini pengelolaan wilayah pesisir Jakarta utara diprioritaskan bagi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dinilai kurang berpihak pada perlindungan dan penyelamatan nelayan dan masyarakat pesisir.

“Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi dampak banjir rob. Penanganan dan pencegahan yang lebih mendasar antara lain adalah mengevaluasi tata ruang wilayah DKI Jakarta dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah yang lebih mengedepankan prinsip perbaikan lingkungan hidup dan tanggap atas pelbagai potensi bencana yang bakal terjadi,” tutur Abdul.

Untuk saat ini, langkah darurat yang perlu dilakukan adalah dengan bertindak langsung kepada korban banjir rob. Langkah tersebut yakni memberikan bantuan terhadap korban banjir seperti penyediaan tempat pengungsian yang layak, makanan, air bersih, dan obat-obatan.

“Pemerintah DKI Jakarta juga harus meninjau-kembali Rencana Induk Penanggulangan Banjir Jakarta agar lebih akomodatif terhadap kepentingan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Jika tak segera dilakukan, kenaikan paras muka laut akan membanjiri daerah Jakarta seluas lebih kurang 160,4 kilometer persegi atau 24,3 persen dari luas Jakarta pada 2050. Pada tahun itu akan terjadi akumulasi banjir akibat curah hujan dan kenaikan paras muka laut. Lima kecamatan di Jakarta Utara bakal terendam banjir, yakni Cilincing, Koja, Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan. Dua obyek penting yang ikut terendam adalah Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok,” tutur Halim

Menurut Abdul ketika terjadi banjir rob tahun 2008, Pemerintah DKI Jakarta berencana memperbaiki tanggul yang jebol, namun hingga saat ini belum selesai. Selain tanggul, Pemerintah juga pernah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 /2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Puncur pasca banjir yang menenggelamkan Tol Sedyatmo pada Februari 2008.

Senada dengan Abdul Halim, Selamet Daroyni dari Institut Hijau Indonesia menuturkan bahwa PP Nomor 54 / 2008 bisa menjadi acuan menata wilayah pembangunan agar lebih ramah lingkungan bagi Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sayangnya, seperti diutarakan sebelumnya, pembangunan yang dilakukan adalah pendirian Kawasan Ekonomi Khusus bukannya penyelamatan lingkungan dan masyarakat pesisir.

Untuk mengatasi hal ini, adaptasi yang paling efisien untuk menanggulangi banjir ini adalah dengan menyelesaikan pembangunan tanggul di wilayah tersebut yang hingga sekarang belum selesai. Sehingga apa yang dialami oleh nelayan tidak akan lagi dialami di kemudian hari.

Banjir rob sudah terjadi sejak 2007 dan mengakibatkan banyak kerugian bagi nelayan dan masyarakat pesisir utara Jakarta. Badai rob terjadi karena pengaruh pengaruh bulan baru dan bulan purnama, gelombang laut, serta kecepatan dan arah angin. Berdasarkan pengamatan nelayan, rob selalu terjadi pada November, Desember, dan Januari. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah masih belum terlihat serius membantu masyarakat sekitar untuk beradaptasi dengan fenomena ini. (RR)

Tags: , , , ,

 

Komentar







 
Designed by Rifat Najmi