Artikel

Pencurian ikan: dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat

Pencurian ikan di perairan Indonesia mendesak untuk diselesaikan dan ditindak. Diperlukan keseriusan pemerintah untuk melakukan pendataan mengenai berapa banyak hasil tangkapan ikan di laut secara resmi.

Data statistik oleh FAO menyebutkan setiap tahun Indonesia kehilangan 1,5 hingga 3 juta ton potensi perikanan. M. Riza Damanik Sekretaris Jenderal KIARA menuturkan, pada 2005 terjadi 174 kasus pencurian ikan, kemudian 216 kasus pada 2006, 2007 sebanyak 160 kasus, dan 2008 sebanyak 198 kasus. Tak pelak, setiap tahunnya negara mengalami kerugian hingga mencapai sebesar Rp 30 triliun akibat pencurian ikan.

Pemerintah hingga saat ini mengeluarkan sekitar 20 kebijakan dalam bentuk Keputusan Menteri dan Keputusan Presiden untuk menghentikan pencurian ikan. Tapi masih saja 10 negara (Thailand, Vietnam, Filipina, Korea, China, Taiwan, Panama, Myanmar, Kamboja, dan Malaysia) leluasa mencuri ikan Indonesia.

Riza menyimpulkan bahwa perundang-undangan yang ada saat ini belum dapat memberikan efek jera kepada pencuri ikan. Sehingga kasus pencurian terus-menerus terjadi dan merugikan Indonesia.

“Seharusnya, pencurian ikan jangan hanya dijadikan sebagai masalah internal Indonesia, namun juga masalah internasional yang memerlukan koordinasi bersama,” tegasnya. Selain itu, Riza juga mengkhawatirkan citra Indonesia di mata internasional sebagai bangsa pencuri ikan. Hal ini terjadi karena Indonesia tidak pernah melaporkan kepada dunia internasional tentang status perikanannya.

Dalam definisi internasional, kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (illegal fishing), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported fishing), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (unregulated fishing). Negara yang belum melaporkan status perikananannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Riza menekankan, tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat.

“Data Indonesia tidak menyebutkan adanya kebocoran karena pencurian. Kebijakan negara tidak melihat ada pencurian ikan, sehingga kebijakannya terus mengeluarkan ijin dan memberikan konsesi. Sudah seharusnya pemerintah memiliki rencana untuk menghapus pencurian ikan,” paparnya tegas.

Sebagai gambaran, hingga kini belum ada hukuman yang tegas bagi pencuri ikan. Kalaupun dikenai hukuman, hanya Anak Buah Kapal (ABK) nya saja. Selain itu, negara juga berkewajiban mengembalikan mereka ke negara asalnya. “Seharusnya yang ditindak tegas adalah sang pemilik modal yang terus menerus mendapatkan keuntungan, bukan ABK yang hanya eksekutor di lapangan,” tambah Riza. (RR)

Tags: , ,

 

Komentar







 
Designed by Rifat Najmi