SIARAN PERS Untuk disiarkan segera
Untuk informasi lebih lanjut:
Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754)
Dwi Astuti, Direktur Eksekutif Bina Desa (0811810185)
==================================================
Semarang - Sebagai negara dengan penduduk mencapai 240 juta jiwa, dan total impor pangan mencapai 65%, mendesak bagi Indonesia untuk memiliki kebijakan pangan yang dapat menjamin kemandirian pangan dan kesejahteraan para produsennya. Sama mendesaknya untuk mengubah pola makan konsumen agar bertumpu pada produk lokal. Demikian pesan yang disampaikan para pembicara dalam “Diskusi Publik tentang Keadilan Pangan dalam Pusaran Perdagangan Global” bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unisbank Semarang (19/10).
Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera mengingatkan pentingnya pangan bagi keberadaan suatu bangsa.Pangan saat ini malah dijadikan senjata untuk menguasai bangsa lain. ”Menghasilkan pangan semakin sulit, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan kebutuhan nasional pada pangan impor. Hingga semester 1, tahun 2011 saja total nilai impor pangan mencapai 45 Trilyun. Setengahnya untuk impor terigu.” ucap Tejo.
Kegagalan melihat masalah pangan adalah hal penting bagi kedaulatan bangsa akan berujung pada ketergantungan dan mudah dikendalikan.
Dwi Astuti, Direktur Eksekutif Bina Desa mengingatkan bahwa modernisasi pertanian untuk mengejar produksi beras, sangat bias gender dan menyingkirkan perempuan dari proses produksi, konsumsi dan distribusi.”Perempuan tidak bisa lagi menghasilkan benih karena digantikan oleh benih unggul yang diproduksi pabrik, demikianpula proses pemanenan” Jelas Dwi. Ditambah lagi, banjir impor pangan dengan harga lebih murah semakin menyulitkan perempuan sebagai pengelola pangan rumah tangga. Karena biaya produksi pangan sangat tinggi sementara hasil panen rendah. Sehingga kebutuhan gizi keluarga tak terpenuhi.
Hal ini diperkuat oleh Sumardi, dosen Fakultas Teknologi Pangan UNIKA yang melihat pangan adalah representasi dari sistem masyarakat. ”Pangan merupakan best medicine, best killing machine, best political gun saat ini. Negara Arab terpaksa mengijinkan AS mendirikan pangkalan militernya untuk menyerang Irak, setelah AS mengancam akan menghentikan impor gandum ke Arab”. Sampainya.
Penguasaan pangan juga terjadi di Indonesia.”Setiap minggu ada 22 juta ayam yang dipotong, tetapi hanya ada empat perusahaan yang mengendalikan industri ini. Dari anak ayam, pakan hingga harga.”paparnya. Jebakan liberalisme pangan membuat penghidupan produsen kecil semakin sulit.
Soenarno, Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah mengakui bahwa harga pangan yang meningkat menjadi beban masyarakat. Tetapi keputusan untuk impor pangan merupakan alternatif terakhir untuk mengisi kekurangan. ”Sejak 2009 Jawa Tengah surplus beras menurut BPS, tetapi masih defisit untuk kedelai, sehingga dilakukan impor kedelai.” jelasnya. Saat ini Jateng masih tergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama dan masih mengalami banyak hambatan dalam melakukan diversifikasi pangan di masyarakat.
Memperkuat kedaulatan pangan bangsa memang membutuhkan tekad yang kuat. Koreksi kebijakan jelas diperlukan, seperti juga mengolah pola makan masyarakat yang sudah terjebak dan tergantung pada nasi dan terigu.
###
Catatan untuk Redaksi:
- Luas areal Jawa yang hanya 7% dari Indonesia harus menyediakan 70% pangan bangsa ini.
- Secara global tidak lebih dari 500 perusahaan yang mengendalikan 70% pilihan makanan penduduk dunia.
- Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 18 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.
