SIARAN PERS Untuk disiarkan segera
Informasi lebih lanjut:
Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754)
Abetnego Tarigan, Koordinator Pokja Sawit ADS (0815-9416297)
M. Riza Damanik, Koordinator Pokja Ikan ADS (0818-773515)
Said Abdullah, Koordinator Pokja Beras ADS (0813-82151413)
==================================================
Jakarta- Keinginan untuk Feed the World di tengah impor pangan yang terus naik, dinilai oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera tidak masuk akal. Kebijakan pangan nasional harusnya fokus untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Terlebih masih ada 70 juta orang Indonesia yang menerima bantuan beras untuk orang miskin. Hal ini disampaikan Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) ditengah kegiatan Jakarta Food Security Summit yang diinisiasi oleh Kamar Dagang Indonesia di Jakarta Convention Center (7/2/2012).
”Di tengah krisis harga pangan, yang mengancam warga miskin ditambah dengan sulitnya menghasilkan pangan akibat dampak perubahan iklim, keinginan untuk memberi makan dunia seperti lelucon yang tidak lucu.” tegas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.
Dari 14 komoditas unggulan pangan nasional, impor dilakukan pada tahun 2011 diantaranya pada komoditas: beras, sebesar 2,5 juta ton; jagung 2 juta ton; kedelai 2,8 juta ton; gula 3,06 juta ton senilai 1,96 dolar AS; teh senilai 11 juta dolar AS, papar Tejo. Bagaimana memberi makan dunia dengan kondisi seperti ini?
Kebijakan pangan di Indonesia bukanlah merupakan prioritas utama, dapat dilihat dari RAPBN yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas ke 5 dengan budget sekitar 41 Trilyun, dari total budget 1.418,5 Trilyun. Serta tidak pernah ditetapkan secara utuh, tetapi terpisah-pisah seperti melalui MP3EI, WEF, MIFEE, yang hanya menjadikan pangan sebagai komoditas.
Dari neraca ekspor impor produk pangan dari sektor pertanian, hanya kelapa sawit saja yang positif. “Tetapi itu pun diwarnai dengan semakin konflik antara komunitas dengan perusahaan. Sawit Watch mencatat hingga 2011 ada 663 konflik yang terjadi.” jelas Abetnego Tarigan, ketua Pokja Sawit ADS. Ironisnya pembukaan perkebunan kelapa sawit justru menggusur lahan pangan yang ada, di antaranya lahan sawah dan sagu.
Abetnego menyampaikan, kalau memang serius mau mengurus pangan, meminimalkan konflik dan mensejahterakan pekebun mandiri, produktivitas dikebun harus ditingkatkan, dan konversi lahan dihentikan. “Hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan diversifikasi tanaman pangan pada kebun dengan tanaman sawit berusia dibawah 4 tahun untuk memperkuat ketahanan pangan rakyat.”tegasnya lagi.
”Tahun ini pemerintah masih memilih impor ikan dan garam. Bahkan, hingga Maret mendatang pemerintah sudah merencanakan impor 600 ribu ton garam. Maraknya impor ikan dan garam menunjukkan ketidaksiapan Indonesia mengurusi pangannya. Jadi inisiatif Feed the World tidak relevan bagi Indonesia.” jelas M. Riza Damanik, ketua Pokja Ikan ADS dengan lugas. Ia menegaskan keinginan memberi makan dunia pun tidak memiliki jangkar konstitusional yang jelas. ”Pemerintah harus mengedepankan perlindungan nelayan dengan mendukung aktivitas perikanan tradisional dengan merevitalisasi fungsi dan peran TPI, dan gudang pendingin untuk memenuhi prasyarat dasar optimalnya perikanan rakyat.
Tidak bisa tidak, keinginan untuk memberi makan dunia harus diawali dengan membangun kemandirian pangan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan produsen pangan kecilnya. ”Apalagi, ada lebih dari 25 juta keluarga petani yang menyediakan kebutuhan pangan bangsa ini. Kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan komunitas harus dilakukan terlebih dahulu karena merekalah tulang punggung pangan bangsa.”ungkap Said Abdullah, Ketua Pokja Beras ADS.
Kerangka berpikir dan kebijakan yang hanya melihat pangan sebagai komoditas semata dan meletakkan urusan pangan ke tangan segelintir korporasi besar, seperti 14 perusahaan multinasional yang diikat dalam Inisiatif Pengembangan Pertanian dalam kerangka World Economic Forum (WEF) tidak dapat memenuhi kebutuhan bangsa ini dan juga mensejahterakan produsen pangannya, apalagi memberi makan dunia.
Sudah saatnya, mengembalikan urusan pangan sebagai hak asasi manusia. Menempatkannya hanya sebagai komoditas, dan menyerahkan ke tangan-tangan tertentu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pangan bangsa ini.
###
Catatan untuk Redaksi:
- MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) merupakan strategi untuk membuka sumbat pembangunan ,”debottlenecking” dengan kerjasama dengan swasta.
- World Economic Forum on East Asia 2011 merupakan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah, menghasilkan kesepakatan membentuk World Economic Forum Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture. Menghasilkan formula triple 20: 20% peningkatan produksi, 20% pengurangan emisi, 20% pengurangan kemiskinan di pedesaan. Ada 14 perusahaan multinasional dibidang pangan bergabung menyodorkan komitmen 20-20-20 untuk meningkatkan perekonomian pedesaan.
- Merauke Integrated Food and Energy Estate adalah rencana untuk membuka lahan pangan seluar 1,6 juta ha di Merauke dengan modal awal sekitar
- Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 16 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.
