Artikel

Oleh Tejo Wahyu Jatmiko

Pada 13-22 Juni 2012, para kepala negara dan ribuan masyarakat akan berkumpul untuk meneguhkan kembali niatnya. The Future that we want merupakan kesepakatan yang akan diperjuangkan bersama. Saat masyarakat dunia secara bergantian terus mengalami krisis, baik ekonomi, pangan, perubahan iklim dan lingkungan, pertemuan Rio+20 ini menjadi sangat gayut. Saatnya semua penduduk planet ini memikirkan ulang kesepakatan pada tahun 1992 tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk Indonesia sendiri Rio+20 bisa digunakan untuk melakukan refleksi dan melihat secara serius tindakan yang bisa dilakukan untuk negeri sendiri dan dunia.

Planet kita yang merana

Konsep pembangunan berkelanjutan menyerupai jembatan, yang menghubungkan banyak hal. Bukan hanya antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan, namun juga antara negara maju dan berkembang, pemerintah, swasta dan masyarakat. Juga tercakup pengetahuan ilmiah, kebijakan, desa dan kota serta lintas generasi (Laporan Sekretaris Jenderal PBB, 1 April 2010). Konsep ini merupakan konsep yang sangat cerdas dan bisa membawa planet kita ke tingkat yang lestari dengan penghuninya sejahtera.

Sayang, di lapangan kondisinya sangat jauh berbeda. Setelah 20 tahun, kesenjangan antara negara kaya dan miskin justru semakin lebar. Karena gencarnya pembangunan ekonomi, seperlima orang terkaya dunia mendapatkan 70% total pendapatan, sementara seperlima penduduk golongan paling miskin hanya mendapatkan 2% dari penghasilan dunia.

Dalam bidang sosial, pertumbuhan ekonomi dunia ternyata tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Data MDG menunjukkan dari 84 negara yang melaporkan kondisinya, 45 negara sudah berjalan baik, 39 negara tidak mencapai target pengurangan kemiskinan. Bahkan 10 negara diantaranya sangat rawan sosial. Tingkat kemiskinan di Afrika mencapai 50,9 % sedangkan di Asia 40,3% dari populasi. Sementara rendahnya akses masyarakat menyebabkan 825 juta orang kekurangan air bersih

Dalam hal pangan, lebih dari satu milyar orang rawan pangan, artinya 1 dari 7 penduduk dunia menderita kekurangan pangan. Sementara disisi lain ada lebih dari 1,5 milyar orang mengalami obesitas. Di bidang kesehatanpun, angka akibat kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi ketimpangannya, antara negara kaya dan miskin dan antar wilayah.

Kondisi lingkungan planet bumi juga semakin memburuk yang ditandai dengan meluasnya penggundulan hutan dengan rata-rata 5,6 juta hektar pertahun (FAO,2010) dan penggurunan seluas 4,8 juta hektar di tahun 2012. Punahnya keanekaragaman hayati juga mencapai lebih dari 10 kali lipat diatas ambang aman yang disepakati. Lebih dari 30% spesies yang hidup di laut terancam punah akibat perubahan iklim, pengasaman laut, polusi dan eksploitasi berlebihan..

Perubahan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan, seperti yang dijanjikan negara-negara maju pada tahun1992 juga tidak berjalan. Bahkan negara miskin diajak untuk mengikuti gaya hidup mereka. Inilah yang semakin mendorong pola produksi merusak lingkungan.

Kesemuanya menunjukkan bahwa terdapat kesalahan mendasar dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan prinsip Rio tentang pembangunan berkelanjutan tidak dijalankan. Bahkan hampir tidak ada komitmen yang terpenuhi termasuk pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas.

Bagaimanana dengan Indonesia ? Seperti juga negara yang lain, Indonesia mengalami kegagalan dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan. Meski termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi antara 5%-7% yang membuat Produk Domestik Bruto 3.000 USD perkapita, namun tidak diimbangi dengan kemajuan di bidang sosial dan kelestarian lingkungan.

Sejauh ini pembangunan Indonesia antara 2003-2010 sudah berhasil meningkatkan jumlah kelas menengah dari 50 juta orang menjadi 113 juta, namun juga masih meninggalkan sekitar 60 juta penduduk miskin. Penduduk miskin ini umumnya terkonsentrasi di enam provinsi: Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Gorontalo, dan Aceh. Sebanyak 214 kabupaten dari total 346 kabupaten (62%) di 32 provinsi memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada tingkat kabupaten, pangan masih menjadi masalah besar di 100 kabupaten dengan jumlah 25,1 juta jiwa (WFP, 2009).

Pembangunan di Indonesia juga terus mengorbankan lingkungan seperti laju pengrusakan hutan yang mencapai angka 2 juta hektar pertahun antara 1990-2000 dan terus melaju dengan angka 685.000 hektar pertahun pada 2000-2010 (FAO, 2010). Ini baru dari luasan hutan yang hilang, belum dihitung nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungannya. Kerusakan Daerah Aliran Sungai hampir di seluruh Indonesia juga menjadi penanda kesalahan pembangunan.

Penghancuranpun juga terjadi di laut akibat polusi industri di darat dan over exploitasi di laut. Pencurian, Penangkapan yang tidak dilaporkan dan diatur juga menjadi penyebab hilangnya sumberdaya perikanan dan laut di Indonesia bagian barat. Praktis hanya Indonesia bagian timur yang masih dapat menyediakan bahan pangan dari laut (Komnas PSP,2010).

Masa Depan Yang Kita Inginkan

Belajar dari kesalahan masa lalu merupakan tindakan yang bijak. Namun itu belum cukup. Masyarakat dunia harus benar-benar melaksanakan komitmennya untuk sejahtera tanpa merusak planet ini. Untuk itu konperensi Rio+20 ini harus fokus pada implementasi.

Banyak tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mengkoreksi kesalahan selama ini, yakni : pertama tidak merendahkan komitmen pembangunan berkelanjutan dengan globalisasi yang dicirikan dengan liberalisasi ekonomi, peningkatan konsentrasi penguasaan oleh korporasi raksasa, dan merendahkan kedaulatan negara; kedua memastikan sarana untuk implementasi yakni pendanaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas tersedia dan bisa diakses oleh para pihak; ketiga integrasi 3 pilar yakni ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan hal yang tidak bisa ditawar pada semua tingkat kebijakan; keempat harus ada penguatan ulang pada prinsip yang paling mendasar yakni common but differentiated responsibilities. Artinya negara maju harus melakukan perubahan pola produksi dan konsumsi serta melakukan dukungan pendanaan dan transfer teknologi, sementara negara berkembang harus menjaga lingkungannya.

Indonesia harus hadir di Rio dengan empat usulan yang nyata tersebut. Dan harus berani berkata jujur bahwa para pemimpin dunia telah melakukan kesalahan dalam pembangunan, sehingga bumi menjadi semakin rusak. Selain itu harus berani menuntut implementasi dan sarananya sehingga semua negara bisa melakukan pembangunan berkelanjutan.

Namun perjuangan seharusnya tidak hanya dilakukan di Rio saja, di dalam negeri harus dilakukan peninjauan kembali seluruh kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. Kebijakan seperti Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Food Estate, kebijakan penggunaan benih transgenik dan lainnya harus ditinjau ulang bersama masyarakat. Sehingga ada konsistensi antara perjuangan di Konperensi Rio+20 dengan rencana implementasi kebijakan dalam negeri.

Ruang yang luas terbuka untuk Indonesia menjadi bangsa yang besar dan menjadi contoh dunia. Namun apabila Indonesia datang tanpa usulan yang cerdas, niscaya akan terus menjadi bangsa pengekor saja. Bahkan yang paling menyedihkan, bila Indonesia menjadi bangsa yang khianat terhadap keberlanjutan bumi seperti yang selama ini. Semoga tidak..

Sumber: Harian Kompas, Selasa, 5 juni 2012, halaman 6 (Opini)

Tags: Kebijakan, ketahanan pangan, Rio+20