Oeh Tejo Wahyu Jatmiko

Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik baru saja meloloskan jagung transgenik RR NK 603 dan Bt Mon 89034 sebagai produk yang aman pakan.

Sebelumnya, Februari 2011, Badan Pengawas Obat dan Makanan bahkan sudah menyatakan kedua produk di atas aman pangan. Di tengah ingar-bingar situasi politik Indonesia, kedua proses itu jauh dari pengamatan publik.

Kontroversi transgenik selalu terjadi antara yang mengatakan aman dan tidak aman, baik untuk kesehatan ternak dan manusia maupun terhadap lingkungan.

Lolosnya jagung transgenik untuk pakan bahkan pangan menjadi ironi ketika Profesor Gilles-Eric Seralini dari Universitas Caen, Perancis, memublikasikan hasil penelitiannya. Dalam penelitian pertama terhadap dampak jangka panjang pestisida Roundup dan jagung transgenik RR NK 603, ternyata berkembang tumor payudara pada mencit-mencit percobaan betina serta kerusakan pada ginjal dan hati pada mencit-mencit jantan.

Pada percobaan tersebut, mencit-mencit diberi pakan jagung transgenik dan pada minumannya dilarutkan pestisida Roundup pada level yang diizinkan untuk air minum.

Lima belas tahun lalu Dr Mae Wan Ho, ahli genetika yang kritis terhadap perkembangan rekayasa genetika, sudah mengingatkan dampak ini dalam tulisannya, ”The Unholy Alliance” (The Ecologist, 1997). ”Masyarakat dunia tidak siap sama sekali menghadapi dunia rekayasa genetik yang dikuasai oleh perusahaan multinasional raksasa nirwajah. Mereka akan mengontrol seluruh aspek kehidupan mulai dari makanan sampai bayi yang akan dilahirkan,” ungkapnya.

Mae Wan juga mengingatkan bahwa yang membuat teknologi transgenik ini berbahaya adalah aliansi dua kekuatan raksasa, yakni ilmu dan bisnis. Aliansi ini bisa terjadi karena pengembangan rekayasa genetika selalu terkait dengan industri, yang langsung maupun tidak, akan membatasi integritas dan independensi para ilmuwan. Lebih gawat lagi kalau aliansi didukung kebijakan pemerintah korup yang ingin melanggengkan kekuasaan.

Kekhawatiran Mae Wan terbukti, kampanye agresif dari korporasi multinasional pemilik benih transgenik membuat luasan tanaman transgenik dunia semakin (diklaim) luas, demikian juga produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Masyarakat dunia seperti dipaksa, seolah tidak ada pilihan selain transgenik.

Dua prinsip

Ada dua prinsip yang terus dilupakan dalam komersialisasi produk transgenik. Kedua prinsip itu diadopsi di Rio de Janeiro pada KTT Bumi tahun 1992, yakni Prinsip Kehati-hatian dan Partisipasi Publik. Keduanya menjadi semangat aturan internasional tentang keamanan hayati produk transgenik yang dikenal sebagai Protokol Cartagena.

Bunyi dari prinsip 15 Rio itu adalah, ”Dalam upaya melindungi lingkungan pendekatan kehati-hatian dapat diterapkan secara luas oleh negara sesuai dengan kapasitasnya. Ketika terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, ketidakcukupan kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan perusakan lingkungan”. Prinsip ini memosisikan kedaulatan ada pada negara untuk mengatakan menerima atau menolak produk transgenik.

Dengan potensi risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan, keputusan yang paling murni adalah melibatkan masyarakat secara penuh, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Partisipasi publik adalah prinsip yang tidak bisa ditawar dalam komersialisasi produk rekayasa genetika.

September ini Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) menyatakan jagung RR dan Bt lolos kajian keamanan pakan. Komisi memutuskan aman pakan setelah tim teknis melakukan pengkajian dokumen yang disertakan oleh perusahaan. Dengan demikian, produk tersebut tinggal menunggu uji keamanan lingkungan sebelum dipasarkan ke petani seluruh Indonesia.

Keberatan atas lolosnya jagung transgenik RR dan Bt adalah proses pengkajian yang hanya berdasarkan dokumen dari pengusul. Keputusan ini sangat dangkal, melanggar prinsip kehati-hatian, dan tidak ada ruang partisipasi publik. Secara logika sederhana, sangatlah aneh menerima dan memercayai begitu saja suatu dokumen dari pihak yang berkepentingan. Bias distorsi dan korupsi informasi menjadi sangat mungkin.

Namun, yang paling memprihatinkan adalah tak adanya partisipasi publik. Keputusan KKH PRG, yang disampaikan melalui situs di internet, seolah-olah sudah memenuhi syarat partisipasi (token participation), padahal luput dari perhatian publik.

Tidak aman

Publikasi hasil uji Profesor Seralini yang sudah diterbitkan jurnal Food and Chemical Toxicology 2012, mengingatkan kita semua untuk menaati kembali prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik.

Penelitian yang berlangsung sepanjang daur hidup mencit tersebut menunjukkan bahwa 50 persen mencit jantan dan 70 persen betina mati lebih cepat dibandingkan kontrol. Seperti disebutkan sebelumnya, 50-80 persen mencit betina menderita tumor payudara, bahkan mencapai tiga tumor per ekor.

Penelitian ini sebenarnya merupakan lanjutan dari hasil kajian Seralini dan kawan-kawan tahun 2009 terhadap laporan Monsanto yang digunakan sebagai rujukan kajian aman pakan dan pangan. Seralini mendapatkan dokumen Monsanto lewat gugatan di pengadilan.

Hasil kajian terhadap dokumen Monsanto menunjukkan, mencit yang selama 90 hari diberi pakan jagung RR berdampak terhadap ginjal dan hati, jantung, kelenjar adrenalin, serta sistem aliran darah. Sebelum dibuka oleh Seralini, data dan fakta ini selalu disembunyikan.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan KKH PRG dengan merekomendasikan aman pakan pada kedua produk transgenik di atas merupakan pelanggaran serius. Prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam pengujian keamanan pakan, pangan, dan lingkungan telah diabaikan.

Saatnya kita berdaulat

Pengalaman pahit dari lolosnya uji keamanan pakan dan pangan jagung transgenik RR dan Bt ini harus menjadi pembelajaran kita semua. Kita tidak boleh lengah dan percaya begitu saja kepada perusahaan pengusul. Sebagai perusahaan, niatnya pasti dilandasi upaya segera mendapatkan untung besar.

Pemerintah Indonesia harus kembali menerapkan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik murni. Ini yang terjemahan operasionalnya adalah pencegahan dan antisipasi. Pencegahan terdiri dari sistem pengujian dan pengelolaan risiko yang mencakup pemberitahuan terdahulu, prosedur pemberian izin, pelabelan dan kelembagaan yang independen. Sementara antisipasi berupa pengembangan sistem tanggap darurat, penerapan tanggung jawab mutlak dan pembuktian terbalik serta penerapan sanksi administrasi, perdata dan pidana. Semua ini harus melibatkan masyarakat dalam membangun kedaulatan pangan kita.

Saat penataan perangkat tersebut sedang dalam proses, maka kita harus berani mengatakan penghentian sementara proses perizinan dan pelepasan produk transgenik ke lingkungan. Demi masyarakat dan lingkungan kita.
Tejo Wahyu Jatmiko Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Fokus di Pangan, Pedesaan, dan ”Biosafety”

Informasi lebih lanjut:
Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754)
Rhino Subagiyo, Legal Policy ADS (0812-9508335)
Dr. Dwi Andreas Santosa, Pakar Bioteknologi (0812-9639467)

“ Proses Uji Produk Transgenik Abaikan (lagi) prinsip kehati-hatian”

Jakarta- Untuk mempercepat proses komersialisasi produk transgenik di Indonesia, Tim Teknis Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan hanya melakukan uji dokumen terhadap jagung transgenik NK 603 dan MON 89034 milik Monsanto. Hal ini tidak cukup dan menunjukkan pengabaian atas prinsip kehati-hatian demi kepentingan pemilik benih. Demikan kritik Aliansi untuk Desa Sejahtera terhadap keluarnya keputusan aman pakan dari Komisi Keamanan Hayati terhadap kedua varietas benih transgenik tersebut (21/9/2012).

“Dokumen yang dikajipun berasal dari proponen (pemilik benih) dan merupakan dokumen lama, padahal dampak negatif dari produk hasil rekayasa genetik baru muncul dalam jangka panjang. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai penelitian baru. Ketergesa-gesaan ini jelas sekali untuk memfasilitasi kepentingan perusahaan dan mengabaikan kepentingan petani dan rakyat Indonesia.” tegas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh tim Gilles-Eric Seralini dari Universitas Caen, merupakan penelitian pertama yang memeriksa dampak mengkonsumsi Organisme Hasil Rekayasa Genetik jangka panjang (seumur hidup mencit) menemukan bahwa lebih dari 50% jantan dan 70% betina menderita kematian premature. Tikus-tikus yang diminumkan sejumlah Roundup Ready (dalam tingkat yang dibolehkan oleh aturan dalam persediaan air minum) mengalami peningkatan ukuran tumor sebesar 200% hingga 300%. Serta terjadi kerusakan hati dan ginjal pada tikus yang diberi makan jagung hasil RG dan jejak Roundup.
Menurut Tejo, dari segala sisi tidak ada kelebihan dari benih transgenic. Malah kehadiran benih transgenik mengancam kondisi sosial-ekonomi petani, kesehatan dan meningkatkan pencemaran lingkungan. Benih transgenik dibuat semata-mata untuk keuntungan perusahaan.
Karena hal itulah Dr Dwi Andreas Santosa, pakar bioteknologi menekankan bahwa penerapan pendekatan kehati-hatian terhadap produk tanaman transgenik yang akan dikonsumsi manusia mensyaratkan analisis risiko yang sangat rumit. ”Negara wajib melakukan sendiri analisis keamanan pangan untuk berbagai bahan pangan transgenik yang masuk ke Indonesia, tidak sekedar menerima dan menilai dokumen yang disajikan oleh pemohon” tegasnya lagi.
Rhino Subagyo, Legal Policy ADS mengingatkan bahwa pelepasan benih transgenik di lapangan harus sesuai dengan ketentuan UU.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya terkait dengan ketentuan Amdal dan ijin lingkungan. ”Pelaku usaha dan pemberi ijin yang menyebarkan benih transgenik tanpa memiliki izin lingkungan dapat dihadapkan pada ancaman pidana kejahatan lingkungan hidup saat timbul dampak yang merugikan.” jelas Subagyo.
Ditengah ancaman krisis pangan, sudah waktunya kebijakan pangan mendukung produsen pangan skala kecil di negeri ini. Keberpihakan dan dukungan membabi buta terhadap produsen pangan global hanya memberi keuntungan bagi perusahaan pemilik benih hasil rekayasa genetik.

Dukungan lebih baik diberikan kepada para peneliti dan juga petani yang sudah mengembangkan berbagai macam benih berdasarkan sumber daya lokal yang sesuai untuk menjawab tantangan kondisi setempat.

###

Catatan untuk Redaksi:
• Prinsip Kehati-hatian, merupakan prinsip dasar dalam menangani produk hasil rekayasa genetik, yang disepakati ditingkat internasional. Prinsip Kehati-hatian mengakui adanya potensi dampak lingkungan, social ekonomi dan kesehatan dari produk hasil rekayasa genetic, dan memperbolehkan negara untuk mengambil langkah tegas jika terdapat keragu-raguan atau ketidak cukupan informasi atas dampaknya.

• Pengembangan tanaman transgenic pertama secara komersial dilakukan di 7 Kabupaten di Sulawesi selatan pada 2001, dan diakhiri pada 2003 oleh Menteri Pertanian saat itu karena gagal total dan menimbulkan konflik antara petani dan perusahaan, Branitha Sandhini anak perusahaan Monsanto yang inggkar janji.

• World Economic Forum on East Asia 2011 merupakan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah, menghasilkan kesepakatan membentuk World Economic Forum Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture. Menghasilkan formula triple 20: 20% peningkatan produksi, 20% pengurangan emisi, 20% pengurangan kemiskinan di pedesaan. Ada 14 perusahaan multinasional dibidang pangan bergabung menyodorkan komitmen 20-20-20 untuk meningkatkan perekonomian pedesaan, diantaranya Monsanto dan Syngenta .

• Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 18 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.

Untuk informasi lebih lanjut:

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754)

Abdul Halim, Koordinator Pokja Ikan ADS (0815-53100259)

A.Surambo, Koordinator Pokja Sawit ADS (0812-8748726)

Said Abdullah, Koordinator Pokja Beras ADS (0813-82151413)

Jakarta - Krisis pangan yang berkepanjangan tidak juga hendak segera diselesaikan secara menyeluruh melalui komposisi RAPBN 2013.  Meskipun alokasi dana untuk ketahanan pangan meningkat menjadi 5%, tetapi paradigma tentang pangan tetap terbatas pada padi dan pertanian.  Terus mengabaikan cara pemenuhan secara mandiri berdasarkan potensi keanekargaman sumber daya yang dimiliki Indonesia.   Demikan pendapat Aliansi untuk Desa Sejahtera mencermati RAPBN 2013 di Jakarta (5/9/2012).

” Aspek penting dalam upaya untuk membangun kedaulatan pangan bangsa yaitu dukungan kepada produsen pangan kecil justru menurun.Tanpa hal ini tujuan untuk mencapai Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional semakin jauh.” Sampai Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.

Menurut Tejo, RAPBN 2013 juga menunjukkan belum adanya kebijakan pangan yang komprehensif dan saling sinergis antar lembaga negara. Hal ini dapat terlihat dari tidak masuknya Kementrian Perdagangan sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam program aksi di bidang pangan. Padahal, pengaturan impor pangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi  Kementrian Perdagangan bisa langsung memukul produsen pangan kecil dalam negeri.

Abdul Halim, koordinator pokja perikanan menegaskan impor pangan, diantaranya ikan dan garam menunjukkan ketidaksiapan Indonesia mengurusi pangannya. Program pengendalian  impor pangan di 15 propinsi akan jadi pepesan kosong saat Kementrian dan Kelautan menyatakan tidak perlu impor ikan dan garam, tetapi Kementrian Perdagangan terus membuka keran impor yang mengakibatkan nasib produsen dalam negeri terpuruk, seperti sekarang ini.

RAPBN 2013 juga mengabaikan untuk upaya pemenuhan pangan oleh nelayan  produsen kecil.  Salah satunya terlihat dari program bantuan langsung masyarakat kepada nelayan yang menurun dari 3.700 (2012) kelompok usaha bersama menjadi 3.300 (2013) kelompok, jelas Halim lagi. Potensi perikanan tangkap untuk pemenuhan protein bangsa tidak dimaksimalkan dengan kecilnya alokasi untuk KKP, sekitar 0,3% dari total RAPBN, tambahnya lagi. 

“Infrastruktur jelas masih menjadi fokus pembangunan pangan,terutama yang dianggap komoditas unggulan oleh pemerintah, sementara dampak bagi masyarakat produsen pangan skala kecil, hanya dilakukan lewat bantuan dan pemberdayaan.” Kritik Achmad Surambo, ketua Pokja Sawit ADS. Untuk perkebunan, istilah revitalisasi pertanian berarti dukungan kepada perkebunan besar. Pemerintah berupaya memperkenalkan  isu-isu perkebunan berkelanjutan untuk menjawab tantangan global meski minim keadilan sosial. Bahkan lebih fokus  mengundang investor, dengan pendekatan kawasan pangan berskala luas, seperti MIFEE.

Tambal sulam dilihat dari subsidi benih (2013) senilai: 76,9 ribu ton (Rp. 137,9 Milyar),  turun jauh dari 2012 sebesar 186 ribu ton (Rp. 1,89 Trilyun). Sementara untuk pupuk, menjadi 7,3,juta ton (Rp. 15,9 Trilyun), dari sebelumnya Rp.  675 Milyar.  “Pertanyaannya jatuh kesiapa?Karena subsidi tidak langsung diberikan ke petani,  tetapi dinikmati oleh  pabrik atau perusahaan benih.” Said Abdullah, koordinator pokja beras mengingatkan. Ditingkat produksi, benih dan pupuk saling melengkapi, tidak menggantikan.

Said melihat, pengambilan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi dampak perubahan iklim  juga sekedar ucapan, karena kenyataannya total dana adaptasi hanya Rp. 702 Milyar (2013). Padahal penyediaan penyediaan pangan tergantung pada iklim, tetapi para produsen kecilnya tidak didukung dengan sistem informasi, langkah adaptasi, apalagi asuransi.

Krisis harga  dan ketersediaan pangan sudah mengancam keberadaan bangsa ini. Tanpa perubahan paradigma, dan keberpihakan kepada produsen pangan skala kecil, Indonesia bisa terperangkap dalam krisis pangan yang berkelanjutan.

###

Catatan untuk Redaksi:

• Dari 14 komoditas unggulan pangan nasional, pada tahun 2011 impor dilakukan diantaranya pada komoditas: beras sebesar  2,5 juta ton; jagung 2 juta ton; kedelai 2,8 juta ton; gula 3,06 juta ton senilai 1,96 dolar AS; teh senilai 11 juta dolar AS, garam, ikan, susu.

• Kebijakan pangan di Indonesia bukanlah merupakan prioritas utama, dalam RAPBN 2013, ketahanan pangan ditempatkan sebagai prioritas ke 5 mendapatkan budget Rp. 83 Trilyun  dari total budget Rp.1.657,9 Trilyun, atau sekitar 5%.

• Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 16 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
• Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.

In Rio de Janeiro 20 years ago, world leaders gathered in search of a solution to the Earth’s sustainability. As a result, a concept called “sustainable development” was established.

The model integrated economic and social development with environmental sustainability. The agreement was also provided with action plan Agenda 21, but unfortunately, to this very day the aspirations of the world have not transpired. Instead, they have worsened with the escalation of starvation, global economic crisis and deteriorating environmental management. People start to realize that economic development will intensify pressure on our planet.

Luckily, this month, world leaders will again regroup in Rio, under the name “Rio+20”. The solution offered is green economy and the institutionalization of sustainable development.

The Rio de Janeiro Earth Summit of 1992 succeeded in grounding important basics for international cooperation in sustainable development, such as polluter payments, common but differentiated responsibilities and the precautionary principle.

Yet the ambiguity within this commitment occurs in its persistence to deify unlimited development. On the one hand, it acknowledges the rights and roles of indigenous people, especially regarding biodiversity preservation. On the other, industrial countries and corporations are guaranteed intellectual property rights over seeds and genetic resources.

In practice, the Rio agreement and action plan barely work. Facts and figures show that earth sustainability remains at risk. The current extinction rate of plants and animals is 1,000 times faster than during the prehistoric age. Forests are vanishing, ocean resources draining and agricultural biodiversity failing due to modern industrial agriculture. Furthermore, irregular climate change aggravates the destruction of environment irrecoverably.

An extreme example could be seen in the fisheries sector. The Food and Agriculture Organization (FAO) predicts 70 percent of the world’s fisheries have been completely exploited, overexploited or significantly deleted. This started in the 1950s when large-scale fishery industries began to operate.

The failure of this sustainable development commitment à la Rio 1992 is first of all caused by a more powerful economic development agenda compared to its sustainable development counterparts, due to influences from developed countries and corporations. Too focused on its economic affairs, social and environmental pillars are often neglected. As a result, economic, environmental and social crises occur, as well as the accumulation of wealth/capital and the weakening of state functions.

The second cause of failure is a stronger economic agreement between countries that includes the rejection of the Rio principles. Third is the substantial influence from global economic institutions without equal transparency for the people. Fourth is a lack means of implementation (financial, technological and capacity building) that is an integral part of cooperation to achieving sustainable development and fifth is poor integration to the three pillars of sustainable development at every policy level.

The limelight falls on the world’s main economic actors, namely transnational corporations (TNCs). Data from 2006 shows that there were 78,000 corporations whose assets reached US$51 trillion, compared to the aggregate of global GDP, which merely reached $48.5 trillion. Consequently, poor countries invite transnational corporations for investment in the hope of improving their local economy, while TNCs are interested in more efficient production costs by reducing environmental and labor standards.

On the other hand, state roles have weakened due to global economic domination. Globalization has created non-state actors who are in fact neck-deep in degradation and environmental destruction, while there are no binding international laws in place.

Attempting to justify persisting deviated development, the United Nations Environment Program (UNEP), with support from experts, launched a book titled Towards A Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication (UNEP, 2011). This concept in particular will be one of the objectives of Rio+20.

According to UNEP, one of the foundations is that there is no dilemma between economic advancement and environmental sustainability. If it turns out that “concurrent crises of different kinds” (the climate crisis, the crisis in biodiversity, fuel, food and water, and finally the financial system and the entire economy) have always existed, it is in fact the result of the “misallocation of capital”.

During these two decades, such big capital is only allocated for land, fossil fuel, and financial assets with its derivatives. Only a little is allocated to renewable energy, energy efficiency, mass transportation, sustainable agriculture, environmental protection, and biodiversity as well as to conservation of land and water.

Another viewpoint within the concept is the description regarding “market failures”, which is defined as an acknowledgment of the market concept failure of building civilization. However, why do responses to this concept still tend to signify maximization of short-term profits?

In reality, there are still numerous notions to be explored further within the Green Economy concept: First, the Green Economy is directed to the earth’s conservation by offering value/price to biomass, biodiversity and ecosystem functions that are integrated as sellable items to the financial market.

Second, the fact that the capacity of existing political systems are very limited in controlling and restricting markets due to political pressure and corporate-originated finances.

Third, the Green Economy’s main targets are developing countries wealthy in biodiversity, and fourth, the main actors who will be invited to be the motors of the green economy are transnational corporations and international financial institutions, the behaviors of which have run counter to sustainable development.

Adjacent to that, it needs to be addressed that the biggest challenge in reducing poverty is not relentless growth, but how to achieve fair distribution of the Earth’s limited resources. It is truly impossible to reduce poverty when 1 percent of the population controls a half of the planet’s prosperity resources.

If the concept of the Green Economy is not significantly altered during discussions at Rio+20, a Greedy Economy, as opposed to a Green Economy, will emerge, which will inevitably make the Earth and its population suffer. We should have learned from our own experiences by now.

Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/13/a-green-or-greedy-economy-sustainable-development-risk.html

Pada 13-22 Juni 2012, para kepala negara dan ribuan masyarakat akan berkumpul untuk meneguhkan kembali niatnya. The Future that we want merupakan kesepakatan yang akan diperjuangkan bersama. Saat masyarakat dunia secara bergantian terus mengalami krisis, baik ekonomi, pangan, perubahan iklim dan lingkungan, pertemuan Rio+20 ini menjadi sangat gayut. Saatnya semua penduduk planet ini memikirkan ulang kesepakatan pada tahun 1992 tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk Indonesia sendiri Rio+20 bisa digunakan untuk melakukan refleksi dan melihat secara serius tindakan yang bisa dilakukan untuk negeri sendiri dan dunia.

Planet kita yang merana

Konsep pembangunan berkelanjutan menyerupai jembatan, yang menghubungkan banyak hal. Bukan hanya antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan, namun juga antara negara maju dan berkembang, pemerintah, swasta dan masyarakat. Juga tercakup pengetahuan ilmiah, kebijakan, desa dan kota serta lintas generasi (Laporan Sekretaris Jenderal PBB, 1 April 2010). Konsep ini merupakan konsep yang sangat cerdas dan bisa membawa planet kita ke tingkat yang lestari dengan penghuninya sejahtera.

Sayang, di lapangan kondisinya sangat jauh berbeda. Setelah 20 tahun, kesenjangan antara negara kaya dan miskin justru semakin lebar. Karena gencarnya pembangunan ekonomi, seperlima orang terkaya dunia mendapatkan 70% total pendapatan, sementara seperlima penduduk golongan paling miskin hanya mendapatkan 2% dari penghasilan dunia.

Dalam bidang sosial, pertumbuhan ekonomi dunia ternyata tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Data MDG menunjukkan dari 84 negara yang melaporkan kondisinya, 45 negara sudah berjalan baik, 39 negara tidak mencapai target pengurangan kemiskinan. Bahkan 10 negara diantaranya sangat rawan sosial. Tingkat kemiskinan di Afrika mencapai 50,9 % sedangkan di Asia 40,3% dari populasi. Sementara rendahnya akses masyarakat menyebabkan 825 juta orang kekurangan air bersih

Dalam hal pangan, lebih dari satu milyar orang rawan pangan, artinya 1 dari 7 penduduk dunia menderita kekurangan pangan. Sementara disisi lain ada lebih dari 1,5 milyar orang mengalami obesitas. Di bidang kesehatanpun, angka akibat kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi ketimpangannya, antara negara kaya dan miskin dan antar wilayah.

Kondisi lingkungan planet bumi juga semakin memburuk yang ditandai dengan meluasnya penggundulan hutan dengan rata-rata 5,6 juta hektar pertahun (FAO,2010) dan penggurunan seluas 4,8 juta hektar di tahun 2012. Punahnya keanekaragaman hayati juga mencapai lebih dari 10 kali lipat diatas ambang aman yang disepakati. Lebih dari 30% spesies yang hidup di laut terancam punah akibat perubahan iklim, pengasaman laut, polusi dan eksploitasi berlebihan..

Perubahan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan, seperti yang dijanjikan negara-negara maju pada tahun1992 juga tidak berjalan. Bahkan negara miskin diajak untuk mengikuti gaya hidup mereka. Inilah yang semakin mendorong pola produksi merusak lingkungan.

Kesemuanya menunjukkan bahwa terdapat kesalahan mendasar dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan prinsip Rio tentang pembangunan berkelanjutan tidak dijalankan. Bahkan hampir tidak ada komitmen yang terpenuhi termasuk pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas.

Bagaimanana dengan Indonesia ? Seperti juga negara yang lain, Indonesia mengalami kegagalan dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan. Meski termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi antara 5%-7% yang membuat Produk Domestik Bruto 3.000 USD perkapita, namun tidak diimbangi dengan kemajuan di bidang sosial dan kelestarian lingkungan.

Sejauh ini pembangunan Indonesia antara 2003-2010 sudah berhasil meningkatkan jumlah kelas menengah dari 50 juta orang menjadi 113 juta, namun juga masih meninggalkan sekitar 60 juta penduduk miskin. Penduduk miskin ini umumnya terkonsentrasi di enam provinsi: Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Gorontalo, dan Aceh. Sebanyak 214 kabupaten dari total 346 kabupaten (62%) di 32 provinsi memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada tingkat kabupaten, pangan masih menjadi masalah besar di 100 kabupaten dengan jumlah 25,1 juta jiwa (WFP, 2009).

Pembangunan di Indonesia juga terus mengorbankan lingkungan seperti laju pengrusakan hutan yang mencapai angka 2 juta hektar pertahun antara 1990-2000 dan terus melaju dengan angka 685.000 hektar pertahun pada 2000-2010 (FAO, 2010). Ini baru dari luasan hutan yang hilang, belum dihitung nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungannya. Kerusakan Daerah Aliran Sungai hampir di seluruh Indonesia juga menjadi penanda kesalahan pembangunan.

Penghancuranpun juga terjadi di laut akibat polusi industri di darat dan over exploitasi di laut. Pencurian, Penangkapan yang tidak dilaporkan dan diatur juga menjadi penyebab hilangnya sumberdaya perikanan dan laut di Indonesia bagian barat. Praktis hanya Indonesia bagian timur yang masih dapat menyediakan bahan pangan dari laut (Komnas PSP,2010).

Masa Depan Yang Kita Inginkan

Belajar dari kesalahan masa lalu merupakan tindakan yang bijak. Namun itu belum cukup. Masyarakat dunia harus benar-benar melaksanakan komitmennya untuk sejahtera tanpa merusak planet ini. Untuk itu konperensi Rio+20 ini harus fokus pada implementasi.

Banyak tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mengkoreksi kesalahan selama ini, yakni : pertama tidak merendahkan komitmen pembangunan berkelanjutan dengan globalisasi yang dicirikan dengan liberalisasi ekonomi, peningkatan konsentrasi penguasaan oleh korporasi raksasa, dan merendahkan kedaulatan negara; kedua memastikan sarana untuk implementasi yakni pendanaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas tersedia dan bisa diakses oleh para pihak; ketiga integrasi 3 pilar yakni ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan hal yang tidak bisa ditawar pada semua tingkat kebijakan; keempat harus ada penguatan ulang pada prinsip yang paling mendasar yakni common but differentiated responsibilities. Artinya negara maju harus melakukan perubahan pola produksi dan konsumsi serta melakukan dukungan pendanaan dan transfer teknologi, sementara negara berkembang harus menjaga lingkungannya.

Indonesia harus hadir di Rio dengan empat usulan yang nyata tersebut. Dan harus berani berkata jujur bahwa para pemimpin dunia telah melakukan kesalahan dalam pembangunan, sehingga bumi menjadi semakin rusak. Selain itu harus berani menuntut implementasi dan sarananya sehingga semua negara bisa melakukan pembangunan berkelanjutan.

Namun perjuangan seharusnya tidak hanya dilakukan di Rio saja, di dalam negeri harus dilakukan peninjauan kembali seluruh kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. Kebijakan seperti Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Food Estate, kebijakan penggunaan benih transgenik dan lainnya harus ditinjau ulang bersama masyarakat. Sehingga ada konsistensi antara perjuangan di Konperensi Rio+20 dengan rencana implementasi kebijakan dalam negeri.

Ruang yang luas terbuka untuk Indonesia menjadi bangsa yang besar dan menjadi contoh dunia. Namun apabila Indonesia datang tanpa usulan yang cerdas, niscaya akan terus menjadi bangsa pengekor saja. Bahkan yang paling menyedihkan, bila Indonesia menjadi bangsa yang khianat terhadap keberlanjutan bumi seperti yang selama ini. Semoga tidak..

Sumber: Harian Kompas, Selasa, 5 juni 2012, halaman 6 (Opini)

Untuk informasi lebih lanjut:

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754)

M. Riza Damanik, Koordinator Pokja Ikan ADS (0818-773515)

M. Surambo, Pokja Sawit ADS (0815-9416297)

Said Abdullah, Koordinator Pokja Beras ADS (0813-82151413)

Jakarta- Keinginan menjadi pemberi makan dunia ditengah impor pangan yang meningkat dan menekan penghidupan produsen pangan skala kecil merupakan kegagalan pemerintah dalam  memenuhi hak atas pangan sebagai bagian dari hak rakyat Indonesia. Demikian ditegaskan Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) tentang arah kebijakan dan strategi pangan nasional, yang diterapkan dengan terus  memandang urusan pangan sebagai urusan jual beli komoditas semata.

“Lewat kebijakan seperti Food Estate, MIFEE dan MP3EI yang mengedepankan komoditas unggulan dan memfasilitasi  pemodal besar untuk menguasai sektor pangan jelas menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah teradap produsen pangan skala kecil, sekaligus masih terus memandang pangan sebagai barang dagangan semata” papar Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.

Selama ini kebutuhan pangan bangsa ini disediakan oleh para produsen kecil.  Ada 29,6 juta keluarga petani dengan 16,4 juta berlahan sempit, 2,7 juta kepala keluarga nelayan tangkap dan 4 juta kk yang menggantungkan hidupnya pada perikanan budidaya.  Sementara, 35% luas kebun sawit yang kini mencapai luas 11 juta hektar dikelola oleh pekebun mandiri. Ironisnya, sebagian besar produsen pangan kecil yang hidup di pedesaan merupakan kelompok miskin.

Perlindungan terhadap mereka minim, yang dapat ditunjukkan dengan meningkatnya pangan impor yang selalu memukul harga pangan yang mereka hasilkan. Pangan utama seperti beras yang di tahun 2011 diimpor sejumlah 2,5 juta ton naik dari tahun 2010 sejumlah 1,8 juta ton. Sementara jagung diimpor sejumlah 3 juta ton, kedelai 2,08 juta ton, ubi kayu 4,37 juta ton, dan garam 1,8 juta ton adalah deretan angka impor yang terus mengancam kedaulatan pangan bangsa.

Angka kemiskinan paling nyata terlihat dari 70 juta orang menerima beras miskin, yang diantaranya dipenuhi dari beras impor.  Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih suka menjadikan rakyatnya “bermental pecundang” dengan pangan impor daripada mengupayakan pangan secara bermartabat. Said Abdullah, Ketua Pokja Beras ADS melihat kondisi ini cerminan pemerintah belum melihat hak atas pangan sebagai pemenuhan hak asasi setiap rakyat Indonesia. “Pangan hanya dilihat sebagai urusan pengisi perut saja, siapa yang menghasilkan, darimana, dianggap tidak penting. Padahal, penghasil pangan yang menderita karena dilakukan impor pangan, ya rakyatnya sendiri.” Imbuhnya.

Secara agregat nilai ekspor  pangan kita meningkat, karena faktor perkebunan sawit. Tetapi hal ini justru menunjukkan tidak ada kebijakan pangan yang jelas.”Pemerintah ya tergantung pasar, permintaan dunia tinggi terus dikejar walau harus mengorbankan kondisi pangan di dalam negeri. Banyak lahan pangan yang dikalahkan demi perluasan kebun-kebun sawit.” papar M. Surambo, dari Pokja Sawit.  Saat ini tidak ada prioritas dan mekanisme yang jelas untuk penggunaan lahan, semua boleh dengan alasan pasar. ”Padahal dengan mengoptimalkan lahan yang ada, menyelesaikan konflik yang sebagian besar urusan lahan, memberikan dukungan pada pekebun mandiri agar punya posisi tawar lebih tinggi, Indonesia punya peluang untuk menjadi negara yang menghasilkan minyak sawit sekaligus mensejahterakan rakyatnya” tambahnya lagi.

Ketidaksiapan Indonesia mengurus pangan juga terlihat di sektor perikanan. ”Tahun ini pemerintah masih memilih impor ikan dan garam. Bahkan, hingga Maret mendatang pemerintah sudah merencanakan impor 600 ribu ton garam. Inisiatif Feed the World tidak relevan bagi Indonesia.” jelas M. Riza Damanik, ketua Pokja Ikan ADS dengan lugas. Mandat pemerintah adalah melindungi penghidupan nelayan tradisionalnya. ”Revitalisasi  fungsi dan peran TPI, bangun gudang pendingin, bukannya sibuk memberi makan dunia, disaat kebutuhan protein dari ikan rakyatnya belum terpenuhi.”

Urusan pangan lebih dari sekedar berapa modal yang diperlukan, berapa untung yang diperoleh.  Pangan menyangkut kehidupan seluruh rakyat,  juga kedaulatan bangsa agraris dan maritim ini.  Tanpa ada kesadaran dan keberpihakan  bahwa produsen pangan skala  kecillah yang memberi makan bangsa ini, maka akan semakin banyak impor pangan dan se makin bergantung pada bangsa lain konsekuensinya. Pemenuhan hak atas pangan harus menjadi esensi kebijakan Negara dalam tata kelola pangannya.

###

Catatan untuk Redaksi:

• MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) merupakan strategi untuk membuka sumbat pembangunan, ”debottlenecking”  dengan kerjasama dengan swasta.

• World Economic Forum on East Asia 2011 merupakan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah, menghasilkan kesepakatan membentuk World Economic Forum Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture.  Menghasilkan formula triple 20: 20% peningkatan produksi, 20% pengurangan emisi, 20% pengurangan kemiskinan di pedesaan.  Ada 14 perusahaan multinasional dibidang pangan bergabung menyodorkan  komitmen 20-20-20 untuk meningkatkan perekonomian pedesaan.

• Merauke Integrated Food and Energy Estate adalah rencana untuk membuka lahan pangan seluar 1,6 juta ha di Merauke dengan modal awal sekitar

• Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 16 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) Beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) Sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) Ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.

]]> http://desasejahtera.org/artikel/606-pemerintah-tidak-terapkan-hak-atas-pangan-sebagai-hak-asasi-rakyat-indonesia.html/feed 0 http://desasejahtera.org/artikel/595-%e2%80%9c-penuhi-hak-atas-pangan-bangsa-sendiri-dulu-sebelum-feed-the-world%e2%80%9d.html http://desasejahtera.org/artikel/595-%e2%80%9c-penuhi-hak-atas-pangan-bangsa-sendiri-dulu-sebelum-feed-the-world%e2%80%9d.html#comments Wed, 08 Feb 2012 07:50:39 +0000 Administrator http://desasejahtera.org/?p=595 SIARAN PERS                                                        Untuk disiarkan segera

Informasi lebih lanjut:

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754)

Abetnego Tarigan, Koordinator Pokja Sawit ADS (0815-9416297)

M. Riza Damanik, Koordinator Pokja Ikan ADS (0818-773515)

Said Abdullah, Koordinator Pokja Beras ADS (0813-82151413)

==================================================

Jakarta- Keinginan untuk Feed the World di tengah impor pangan yang terus naik, dinilai oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera tidak masuk akal. Kebijakan pangan nasional harusnya fokus untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Terlebih masih ada 70 juta orang Indonesia yang menerima bantuan beras untuk orang miskin. Hal ini disampaikan Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) ditengah kegiatan Jakarta Food Security Summit yang diinisiasi oleh Kamar Dagang Indonesia di Jakarta Convention Center (7/2/2012).

”Di tengah krisis harga pangan, yang mengancam warga miskin ditambah dengan sulitnya menghasilkan pangan akibat dampak perubahan iklim, keinginan untuk memberi makan dunia seperti lelucon yang tidak lucu.” tegas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.

Dari 14 komoditas unggulan pangan nasional, impor dilakukan pada tahun 2011 diantaranya pada komoditas: beras, sebesar  2,5 juta ton; jagung 2 juta ton; kedelai 2,8 juta ton; gula 3,06 juta ton senilai 1,96 dolar AS; teh senilai 11 juta dolar AS, papar Tejo. Bagaimana memberi makan dunia dengan kondisi seperti ini?

Kebijakan pangan  di Indonesia bukanlah merupakan prioritas utama, dapat dilihat dari RAPBN yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas ke 5 dengan budget sekitar 41 Trilyun, dari total budget 1.418,5 Trilyun. Serta tidak pernah ditetapkan secara utuh, tetapi terpisah-pisah  seperti melalui  MP3EI,  WEF, MIFEE, yang hanya menjadikan pangan sebagai komoditas.

Dari neraca ekspor impor produk pangan dari sektor pertanian, hanya kelapa sawit saja yang positif. “Tetapi itu pun diwarnai dengan semakin konflik antara komunitas dengan perusahaan.  Sawit Watch mencatat hingga 2011 ada 663 konflik yang terjadi.” jelas Abetnego Tarigan, ketua Pokja Sawit ADS. Ironisnya pembukaan perkebunan kelapa sawit justru menggusur lahan pangan yang ada, di antaranya lahan sawah dan sagu.

Abetnego menyampaikan, kalau memang serius mau mengurus pangan, meminimalkan konflik dan mensejahterakan pekebun mandiri, produktivitas dikebun harus ditingkatkan, dan konversi lahan dihentikan.  “Hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan diversifikasi tanaman pangan pada kebun dengan tanaman sawit berusia dibawah 4 tahun untuk memperkuat ketahanan pangan rakyat.”tegasnya lagi.

”Tahun ini pemerintah masih memilih impor ikan dan garam. Bahkan, hingga Maret mendatang pemerintah sudah merencanakan impor 600 ribu ton garam. Maraknya impor ikan dan garam menunjukkan ketidaksiapan Indonesia mengurusi pangannya. Jadi inisiatif Feed the World tidak relevan bagi Indonesia.” jelas M. Riza Damanik, ketua Pokja Ikan ADS dengan lugas. Ia menegaskan keinginan memberi makan dunia pun tidak memiliki jangkar konstitusional yang jelas. ”Pemerintah harus mengedepankan perlindungan nelayan dengan mendukung aktivitas perikanan tradisional dengan merevitalisasi fungsi dan peran TPI, dan gudang pendingin untuk memenuhi prasyarat dasar optimalnya perikanan rakyat.

Tidak bisa tidak, keinginan untuk memberi makan dunia harus diawali dengan membangun kemandirian pangan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan produsen pangan kecilnya.  ”Apalagi, ada lebih dari 25 juta keluarga petani yang menyediakan kebutuhan pangan bangsa ini. Kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan komunitas harus dilakukan terlebih dahulu karena merekalah tulang punggung pangan bangsa.”ungkap Said Abdullah, Ketua Pokja Beras ADS.

Kerangka berpikir dan kebijakan yang hanya melihat pangan sebagai komoditas semata dan meletakkan urusan pangan ke tangan segelintir korporasi besar, seperti 14 perusahaan multinasional yang diikat dalam Inisiatif Pengembangan Pertanian dalam kerangka World Economic Forum (WEF) tidak dapat memenuhi kebutuhan bangsa ini dan juga mensejahterakan produsen pangannya, apalagi memberi makan dunia.

Sudah saatnya, mengembalikan urusan pangan sebagai hak asasi manusia. Menempatkannya hanya sebagai komoditas, dan menyerahkan ke tangan-tangan tertentu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pangan bangsa ini.

###

Catatan untuk Redaksi:

• MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) merupakan strategi untuk membuka sumbat pembangunan ,”debottlenecking”  dengan kerjasama dengan swasta.

• World Economic Forum on East Asia 2011 merupakan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah, menghasilkan kesepakatan membentuk World Economic Forum Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture.  Menghasilkan formula triple 20: 20% peningkatan produksi, 20% pengurangan emisi, 20% pengurangan kemiskinan di pedesaan.  Ada 14 perusahaan multinasional dibidang pangan bergabung menyodorkan  komitmen 20-20-20 untuk meningkatkan perekonomian pedesaan.

• Merauke Integrated Food and Energy Estate adalah rencana untuk membuka lahan pangan seluar 1,6 juta ha di Merauke dengan modal awal sekitar

• Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 16 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.

Informasi lebih lanjut:

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754)

Henri Subagiyo, Direktur Indonesian Center for Environmental Law  (0815-85741001)

Huzna Zahir, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (0812-8002530)

==================================================

Jakarta- Peraturan Menteri Pertanian No. 61/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas melanggar undang-undang dan prinsip kehati-hatian hanya demi kepentingan jangka pendek dan investor,  sehingga Menteri Pertanian harus menarik kembali Permen tersebut demi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Demikan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia .

“Prinsip Kehati-hatian, merupakan prinsip dasar dalam menangani produk hasil rekayasa genetik, dengan diakuinya potensi dampak lingkungan, sosial ekonomi  dan kesehatan . Sangat jelas hal ini tidak menjadi roh dari Peraturan Menteri Pertanian No. 61/2011 ini.  Alasan demi menerapkan amanat MP3EI yang berpihak pada investor membuat Mentan berani mengabaikan kepentingan publik. Ini jelas salah” tegas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.

Hal ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah tidak mau belajar dari kesalahan 10 tahun lalu saat pelepasan kapas transgenik milik Monsanto, yang merugikan petani dan gagal memenuhi janji. “Perlu diingat saat itu keputusan juga dilakukan secara tergesa-gesa dan sembunyi-sembunyi untuk memfasilitasi kepentingan perusahaan.” Tambah Tejo.

”Secara substansi, Permentan ini cacat hukum karena bertentangan dengan UU.32/2009, tentang ketentuan AMDAL dan izin lingkungan. Oleh karenanya perlu ditinjau ulang, karena selain merugikan kepentingan lingkungan hidup, Permentan ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.” jelas Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL. Henri mengingatkan bahwa para pelaku usaha, dan juga pemberi izin yang melanggar UU.32/2009 akan dihadapkan pada ancaman pidana kejahatan lingkungan hidup.

Selain itu kesehatan publik harus menjadi perhatian utama saat menangani produk transgenik.”Apalagi aturan yang ada terkait keamanan pangan transgenik yaitu PP 21/2005 hanya mencantumkan kesepadanan substansial yang lagi-lagi tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian.  Sudah itu diserahkan kepada klaim produsennya, tanpa kewajiban uji laboratorium oleh pemerintah.” papar Huzna Zahir, dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Sementara studi yang dilakukan oleh Joël Spiroux de Vendômois, François Roullier, Dominique Cellier, Gilles-Eric Séralini dengan membandingkan dampak 3 Varietas jagung transgenik (NK 603 tahan herbisida , MON 810 dan MON 863 tahan hama dengan disisipkan gen dari Bacillus thuringiensis) terhadap kesehatan mamalia (2009) menunjukkan ketiganya mengandung residu pestisida baru baik saat menjadi pakan atau pangan.

Adalah salah arah, saat kebijakan pangan yang diambil hanya memberikan fasilitas dan jalan mudah bagi investor untuk mengendalikan pangan negeri ini, dengan mengabaikan keselamatan warga, menempatkan petani dan lingkungan dalam ancaman monopoli dan ketamakan segelintir perusahaan tanpa perlindungan yang cukup dari Negara.   “Tidak bisa tidak, dukungan terhadap produsen kecil yang harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk menciptakan kemandirian pangan yang sehat dan berkeadilan. Menyerahkan urusan pangan kita kepada investor raksasa sama saja artinya dengan menciptakan ketergantungan baru, membiarkan monopoli ekonomi menjajah kita dan membiarkan rantai pangan kita dikuasai. Sungguh pilihan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.” tegas Tejo.

###

Catatan untuk Redaksi:

• Peraturan Menteri Pertanian No. 61/0T.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas diterbitkan pada 5 Oktober 2011.

• Pengembangan tanaman transgenic pertama secara komersial dilakukan di 7 Kabupaten di Sulawesi selatan pada 2001, dan diakhiri pada 2003 oleh Menteri Pertanian saat itu karena gagal total dan menimbulkan konflik antara petani dan perusahaan, Branitha Sandhini anak perusahaan Monsanto yang inggkar janji.

• MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) merupakan strategi untuk membuka sumbat pembangunan ,”debottlenecking”  dengan kerjasama dengan swasta.

• World Economic Forum on East Asia 2011 merupakan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah, menghasilkan kesepakatan membentuk World Economic Forum Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture.  Menghasilkan formula triple 20: 20% peningkatan produksi, 20% pengurangan emisi, 20% pengurangan kemiskinan di pedesaan.  Ada 14 perusahaan multinasional dibidang pangan bergabung menyodorkan  komitmen 20-20-20 untuk meningkatkan perekonomian pedesaan.

• Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 18 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.

Untuk informasi lebih lanjut:

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754)

Dwi Astuti, Direktur Eksekutif Bina Desa (0811810185)

==================================================

Semarang - Sebagai negara dengan penduduk mencapai 240 juta jiwa, dan total impor pangan  mencapai 65%, mendesak bagi Indonesia untuk  memiliki kebijakan pangan yang dapat menjamin kemandirian pangan dan kesejahteraan para produsennya. Sama mendesaknya untuk mengubah pola makan konsumen agar bertumpu pada produk lokal.   Demikian  pesan yang disampaikan para pembicara dalam “Diskusi Publik tentang Keadilan Pangan dalam Pusaran Perdagangan Global”  bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unisbank Semarang (19/10).

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera mengingatkan pentingnya pangan bagi keberadaan suatu bangsa.Pangan saat ini malah dijadikan senjata untuk  menguasai bangsa lain. ”Menghasilkan pangan semakin sulit, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan kebutuhan nasional pada pangan impor. Hingga semester 1, tahun 2011 saja total nilai impor pangan mencapai 45 Trilyun. Setengahnya  untuk impor terigu.” ucap Tejo.

Kegagalan melihat masalah pangan adalah hal penting bagi kedaulatan bangsa akan berujung pada ketergantungan dan mudah dikendalikan.

Dwi Astuti, Direktur Eksekutif Bina Desa mengingatkan bahwa modernisasi pertanian untuk mengejar produksi  beras, sangat bias gender dan menyingkirkan perempuan dari proses produksi, konsumsi dan distribusi.”Perempuan tidak bisa lagi menghasilkan benih karena digantikan oleh benih unggul yang diproduksi pabrik, demikianpula  proses pemanenan” Jelas Dwi. Ditambah lagi, banjir impor pangan dengan harga lebih murah semakin menyulitkan perempuan sebagai pengelola pangan rumah tangga. Karena biaya produksi pangan sangat tinggi sementara hasil panen rendah. Sehingga kebutuhan gizi keluarga tak terpenuhi.

Hal ini diperkuat oleh Sumardi, dosen Fakultas Teknologi Pangan UNIKA yang melihat pangan adalah representasi dari sistem masyarakat. ”Pangan merupakan best medicine, best killing machine, best political gun saat ini. Negara Arab terpaksa mengijinkan AS mendirikan pangkalan militernya untuk menyerang Irak, setelah AS mengancam akan menghentikan impor gandum ke Arab”. Sampainya.

Penguasaan pangan juga terjadi di Indonesia.”Setiap minggu ada 22 juta ayam yang dipotong, tetapi hanya ada empat perusahaan yang mengendalikan industri ini. Dari anak ayam, pakan hingga harga.”paparnya.  Jebakan liberalisme pangan membuat  penghidupan produsen kecil semakin sulit.

Soenarno, Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah mengakui bahwa harga pangan  yang meningkat menjadi beban masyarakat.  Tetapi keputusan untuk impor pangan merupakan alternatif terakhir untuk mengisi kekurangan.   ”Sejak 2009 Jawa Tengah surplus beras menurut BPS, tetapi masih defisit untuk kedelai, sehingga dilakukan impor kedelai.” jelasnya. Saat ini Jateng masih tergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama dan masih mengalami banyak hambatan dalam melakukan diversifikasi pangan di masyarakat.

Memperkuat kedaulatan pangan bangsa memang membutuhkan tekad yang kuat.  Koreksi kebijakan jelas diperlukan, seperti juga mengolah pola makan masyarakat yang sudah terjebak dan tergantung pada nasi dan terigu.

###

Catatan untuk Redaksi:

• Luas areal Jawa yang hanya 7% dari Indonesia harus menyediakan 70% pangan bangsa ini.

• Secara global tidak lebih dari 500 perusahaan yang mengendalikan 70% pilihan  makanan penduduk dunia.

• Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 18 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.